Ing ngarso Sung Tulodho, Seseoraang Pemimpin apabila didepan harus
bisa memberi contoh atau menjadi panutan bagi yang dpimpin atau warganya
atau peserta didiknya.
Ing madyo mangun karso, Seorang Pemimpin apabila berada ditengah
tengah masyarakat harus bisa membangkitkan semangat atau memberi
motivasi supaya lebih maju, atau lebih baik.
Tut Wuri Handayani, Seorang Pemimpin apabila berada dibelakang harus
bisa mendorong masyarakat/yang dipimpin supaya senantiasa lebih maju.
A. PENDAHULUAN
Mencari format kepemimpinan ideal bukanlah perkara yang mudah. Karena
tak sembarang orang memiliki kapabilitas dan sifat-sifat kepemimpinan,
Terlebih jika bentuk ideal itu disandingkan dengan negara demokrasi
yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Di dalamnya termasuk HAM,
kesetaraan, kesamaan hak dan lain sebagainya adalah isu yang tak lekang
dari asas demokrasi.
Maka diperlukan analisis dan kajian yang tak mudah dalam mencari
format ideal kepemimpinan di negara demokrasi. Dan timbullah pertanyaan
sebagai rumusan masalah; apakah kepemimpinan ideal itu dalam kaitannya
dengan negara demokrasi? Mengapa harus kepemimpinan yang ideal? Dan
bagaimana kepemimpinan ideal itu dalam tataran praksis?
Akan tetapi sebelum membahas apa saja yang menjadi kriteria
kepemimpinan ideal, tak bisa tidak jika kita terlebih dahulu membahas
apa itu demokrasi, bagaimana, dan sejak kapan ide demokrasi muncul serta
bagaimana perkembangannya, guna mendapatkan pemahaman yang
komperehensif dan utuh.
B. NEGARA DEMOKRASI
Negara merupakan bentuk wilayah kedaulatan yang berisi kumpulan
masyarakat yang memiliki tujuan yang sama. Secara konseptual setiap
negara memiliki ciri khas dan model pemerintahannya sendiri-sendiri,
tergantung bagaimana konteks dan tuntutan masyarakat yang membentuk dan
mewarnai corak pemerintahan negara tersebut. Tak terkecuali demokrasi.
Demokrasi secara etimologi berasal dari dua gabungan kata Yunani, yakni
demos (rakyat) dan
kratos
(pemerintah) atau dalam bahasa ringkasnya ‘pemerintahan oleh rakyat’.
Kiranya Athena, salah satu kota di Yunani, tempat pertama tercetusnya
ide sistem politik demokrasi. Adalah Plato (428-374 SM) yang kemudian
mengusulkan terbentuknya pemerintahan yang dikemudikan oleh orang bijak.
Ia cemas jika mengamalkan arti demokrasi dalam artian ‘pemerintahan
oleh rakyat’ akan meledak anarki. Aristoteles (384-322 SM) muridnya
kemudian mengembangkan pendapat Plato yang tetap memberikan ruang bagi
pendapat rakyat. Dan Aristoteles pulalah yang kemudian, berusaha
mengkombinasikan antara sistem pemerintahan monarki dengan demokrasi.
[1] Karena menurutnya pemerintahan yang berdasarkan gabungan antara monarki dan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ideal.
[2] Hingga lambat laun demokrasi berkembang, dengan tumbuhnya majlis-majlis rakyat dan pengadilan hukum.
[3]
Lalu paham demokrasi ini berkembang pada masa renaissans. Salah satu
diantaranya adalah Machiavelli yang menyusun karya dengan judul
Discorsi
(Politik Kerakyatan). Dalam buku ini memang Machiavelli tidak secara
khusus membahas demokrasi, bahkan baginya demokrasi bisa menghapus
kekuasaan rakyat jika timbul anarki. Kapan timbul anarki? Menurut
Machiavelli itu sangat tergantung pada ada-tidaknya peluang.
[4]
Dalam kaitan ini maka, ada kebutuhan agar rakyat memiliki wakil yang
bisa melakukan kontrol, pembatasan sekaligus pendelegasian atas
kepentingan-kepentingannya.
Pandangan ini kemudian dirumuskan secara menarik oleh John Locke,
yang menyatakan kalau rakyat mendelegasikan kepentingannya melalui
penciptaan pranata politik yang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Locke
memisahkan aspek legislatif (pembuat undang-undang dan hukum) dan
yudikatif (pelaksanaan dari undang-undang dan hukum). Karena itu sistem
pemerintahan yang baik, menurut Locke, adalah memiliki seorang raja yang
memiliki kekuasaan eksekutif dan sebuah parlemen yang memiliki kekuasan
untuk membuat hukum serta undang-undang. Gagasan Locke ini kemudian
diperluas oleh Montesquie yang memisahkan tiga aspek kekuasaan, yakni
kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kemudian sistem ini
dinamai dengan sistem
trias politica yang hingga kini menjadi kaidah dalam penerapan sistem politik modern.
[5]
Dalam perkembangannya asas demokrasi menjadi primadona bagi
negara-negara yang masyarakatnya mendambakan kebebasan. Karena pemaknaan
demokrasi tidak lagi hanya berkaitan dengan politik, melainkan juga
dalam tataran empirik, yakni bersangkut-paut dengan liberalisasi,
partisipasi dan inklusivitas. Demokrasi sebagaimana yang dikemukakan
David Held memiliki pengertian penegakkan prinsip dasar otonomi
individu. Menurutnya orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan
kondisi kehidupannya; yaitu, mereka harus memperoleh hak yang sama (dan
karena itu, memiliki kewajiban yang sama) dalam satu kerangka pikir yang
menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka. Definisi
ini merupakan perluasan dari konsep demokrasi dalam artian politik,
dengan menitikberatkan pada liberalisasi dan partisipasi yang lebih
besar.
Melalui pandangan semacam ini maka konsep demokrasi kemudian
meluaskan definisinya. David Held memang menguji-cobakan konsep
demokrasi yang bisa menyentuh aspek di luar politik. Pergerakan definisi
demokrasi yang makin meluas ini yang kemudian mendorong sejumlah
kalangan untuk mencoba memberikan rumusan aplikatif demokrasi. Pelebaran
makna demokrasi ini ditunjang oleh bergeraknya kekuatan-kekuatan
masyarakat sipil yang melakukan tuntutan bagi kemandirian individu
sebagai warga negara, jaminan atas hak-hak asasi manusia, kebebasan
berbicara dan menyatakan pendapat. Gelombang perlawanan masyarakat sipil
ini terutama berlangsung di sejumlah negara yang penguasanya diktator.
[6]
Nah, kebebasan dalam demokrasi ini pula yang dinilai sejumlah
kalangan tidak hanya memiliki nilai positif, tetapi juga dampak negatif
yang tak kalah besar. Sebab, kebebasan yang tak terbatasi akan
menimbulkan ketidakstabilan kehidupan masyarakat yang masing-masing
individunya selalu mendahulukan hak kebebasan pribadinya dengan
melanggar hak-hak orang lain pula. Oleh karena itu, dalam pembentukan
negara demokrasi diperlukan pula ketegasan dalam ‘pembatasan’ kebebasan
itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mendampingi kebebasan itu
dengan norma dan hukum yang kuat. Jika tidak, bukan tidak mungkin jika
sebuah negara akan runtuh akibat kebebasan yang tak terkendali.
Emha Ainun Nadjib mengatakan:
“Demokrasi itu bak “perawan”, yang merdeka dan memerdekakan. Memiliki
watak ‘mempersilahkan’, tidak punya konsep menolak, menyingkirkan, atau
membuang. Semua makhluk penghuni kehidupan berhak hidup bersama si
perawan, bahkan berhak memperkosanya: yang melarang memperkosa bukan si
perawan itu sendiri, melainkan “sahabat”-nya yang bernama moral dan
hukum.
[7]“
Lebih lanjut Emha mengutarakan bahwa demokrasi tidaklah bertugas mengawasi bentuk-bentuk penyelewengan seperti
money politic,
korupsi dan lain sebagainya, karena yang bertugas untuk itu adalah
undang-undang. Bahkan demokrasi mempersilahkan siswa SD menenggak
narkoba, murid SMP nonton
bareng video porno, lelaki berpoligami atau bermonogami, suami-suami istri-istri bertukar teman tidur, warga ikut
nyontreng
atau memilih golput, atau melakukan apapun dan tidak melakukan apapun
dalam kehidupan yang merdeka semerdeka-merdekanya. Karena, yang
mengurusi narkoba bukan demokrasi, tapi rekanan kerja peradabannya yang
bernama ilmu kesehatan. Yang mengantisipasi video porno adalah moral dan
keselamatan hidup. Yang merespons pertukaran suami-istri adalah
keseimbangan sosial. Yang mewaspadai pemilu dan golput adalah
pertandingan kekuasaan dan akses politik.
[8]
Pandangan Emha ini merujuk pada realita kehidupan bernegara yang
menganut asas demokrasi sebagai ideologinya. Ia juga mengatakan bahwa
kapitalisme juga akan berkembang secara bebas (bahkan bisa saja kelewat
batas), jika kebebasan dalam berdemokrasi disuatu negara tidak diimbangi
dengan peraturan dan perundang-undangan yang kuat dan berpihak pada
rakyatnya. Pandangan ini akan semakin kuat karena demokrasi juga
berorientasi pada kemandirian ekonomi. Dan kemandirian ekonomi otomatis
menumbuhkan atmosfer persaingan ekonomi yang kompetitif di kalangan para
pemilik modal (kapitalis). Semakin besar modal yang dimiliki maka akan
semakin kuat dalam bersaing.
Dari semua paparan di atas mengenai demokrasi, kita setidaknya telah
bisa mengambil beberapa gambaran yang berkaitan dengan dampak dari
demokrasi; baik dan buruknya. Oleh karenanya, agar ‘yang buruk’ tidak
mendominasi terhadap ‘yang baik’ maka diperlukan seorang pemimpin yang
mampu menjadi lokomotif bagi negara-negara penganut demokrasi yang
melulu menuntut kebebasan. Seorang pemimpin yang dapat membawa
masyarakatnya sadar akan persamaan hak sembari tidak melupakan
kewajiban. Seorang pemimpin yang bisa menjadi pengayom, pelindung dan
pembawa kesejahteraan bagi rakyatnya tanpa pandang bulu. Seorang
pemimpin yang cakap, tak hanya luarnya tapi juga dalamnya. Seorang
pemimpin ideal yang akan selalu diingat oleh rakyatnya.
C. KEPEMIMPINAN IDEAL NEGARA DEMOKRASI
Setiap negara memiliki corak pemerintahannya tersendiri, dan setiap
model pemerintahan juga memiliki ciri khas pemimpin idealnya. Entah itu
monarki, aristokrasi ataupun demokrasi. Yang jelas, setiap warga negara
menginginkan keadilan dan kesejahteraan bisa dicapai tanpa pandang
status sosial. Karena sebagaimana dalam pandangan Islam: “
Tasharruful imam manuthun bil mashlahah,”Orientasi seorang pemimpin terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin.”
[9]
Berkaca dari paparan negara tentang konsep negara demokrasi di atas,
,yang mana pada dasarnya demokrasi berorientasi pada kebebasan dan
kesetaraan, maka diperlukan sosok pemimpin yang mampu menampung dan
memilah aspirasi rakyatnya. Pemimpin yang memiliki jiwa dan sifat-sifat
kepemimpinan yang ideal. Pemimpin yang dapat menjamin kebebasan dan
kesamaan hak serta kesetaraan yang diidam-idamkan negara demokrasi, akan
tetapi tetap dalam koridor pembatasan-pembatasan norma yang dibentengi
oleh peraturan dan hukum. Karena jika kebebasan manusia tidak bisa
dikendalikan lagi, maka sebuah negara akan hancur dengan sendirinya.
Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada
pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
[10]
Sedangkan Rauch & Behling mengatakan bahwa kepemimpinan adalah
proses mempengaruhi aktifitas-aktifitas sebuah kelompok yang
diorganisasi ke arah pencapaian tujuan.
[11]
Senada dengan dua pendapat diatas, Toto Tasmara juga mengatakan bahwa
secara fitrahnya, manusia telah berpredikat sebagai pemimpin, karena
manusia terlahir dengan bakat mempengaruhi.
[12] Rasulullah saw pernah bersabda:
“Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawaban berkaitan dengan kepemimpinannya.”
Dari ungkapan ini jelas bahwa manusia telah terlahir dan berpredikat
sebagai pemimpin dan tugas manusia itu pula yang harus menghidupkan dan
menggali potensi kepemimpinannya untuk memberikan pelayanan serta
pengabdian yang diniatkan semata-mata karena Allah, oleh karena itu
Allah menyebut manusia sebagai
khalifah fil ardh.
[13]
Emha Ainun Nadjib memberikan beberapa kriteria yang berkaitan dengan
negara demokrasi. Menurutnya, sekurang-kurangnya pemimpin harus memiliki
tiga kriteria kepemimpinan: kebersihan hati, kecerdasan pikiran serta
keberanian mental. Jika pemimpin hanya memiliki kebersihan hati saja
misalnya, tanpa didukung kecerdasan intelektual dan keberanian, maka
kepemimpinannya bisa gampang stagnan. Begitu pula sebaliknya.
Sedangkan jika seorang pemimpin hanya memiliki kecerdasan belaka
tanpa didukung kebersihan hati dan keberanian, maka jadinya seperti
“menara gading” alias monumen yang bukan hanya tanpa makna, tetapi juga
mengganggu kehidupan rakyatnya. Apalagi jika pemimpin hanya memiliki
keberanian saja tanpa kebersihan hati dan kecerdasan, maka akan
menjadikan keadaan semakin kacau dan buruk.
[14]
Bagi Emha, pemimpin yang ideal haruslah komplit. Komplit dalam arti
bahwa ia tidak hanya cerdas dalam hal akademik, tapi juga praktik; tak
hanya mumpuni dalam hal masalah sosial, tapi juga spiritual (kebersihan
hati); serta bukan seorang penakut yang lembek, melainkan seorang
pemberani yang tegas dan bermental kuat. Pemimpin yang tegas, akan
disegani siapapun. Dan ketegasan haruslah berasal dari kepercayaan diri.
Kepercayaan diri berasal dari keyakinan akan apa yang menjadi
keputusannya demi kemashlahatan warga negaranya.
Sedangkan pemimpin ideal bagi Aristoteles adalah seorang pemimpin
yang dapat menjaga kesatuan warga negaranya. Ia berpendapat demikian
karena mengacu pada argumen yang diberikan oleh Socrates, “Semakin besar
kesatuan sebuah negara, maka semakin baik.” Sebab, negara memiliki
sifat pluralitas dan bertujuan menjadi sebuah kesatuan yang lebih besar,
dari sebuah negara menjadi sebuah keluarga dan dari sebuah keluarga
menjadi individual. Keluarga bisa dikatakan lebih daripada sebuah negara
dan seorang individu lebih dari sekedar keluarga.
[15]
Karena jika sebuah negara telah bertransformasi sebagai individu (dalam
arti kesatuannya diibaratkan bagai seorang individu), maka kesatuan itu
akan melahirkan kekuatan yang tak terkirakan. Hal ini senada dengan
pepatah kita:
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Dalam memimpin negara demokrasi tidaklah diharuskan berjenis kelamin
lelaki sebagaimana keyakinan salah satu golongan agama tertentu. Sebab,
yang dibutuhkan dalam memimpin negara berasaskan demokrasi bukanlah
jenis kelamin atau warna kulitnya, melainkan kapabilitasnya sebagai
pemimpin negara yang menganut demokrasi. Karena demokrasi haruslah
tercerminkan dalam segala hal, alias tidak hanya dalam hal praksis
kehidupan masyarakat saja, melainkan juga dalam penentuan pemimpinnya.
Lelaki dan perempuan sama saja, karena menurut Gus Dur, perbedaan diantara keduanya hanyalah bersifat biologis,
[16]
bukan dalam hal kapabilitas kepemimpinan. Sebagaimana Gus dur, Plato
mempercayai bahwa kaum wanita bisa memerintah sama efektifnya dengan
kaum pria karena alasan sederhana, yaitu bahwa para pemimpin mengatur
negara mereka berdasarkan akal mereka. Kaum wanita, dia menegaskan,
mempunyai kemampuan penalaran yang persis sama dengan kaum pria, asalkan
mereka mendapatkan latihan yang sama dan dibebaskan dari kewajiban
membesarkan anak dan mengurusi rumah tangga.
[17]
Maka dari uraian di atas, tak perlu meributkan masalah jenis kelamin
yang sebenarnya hanyalah masalah biologis. Yang terpenting adalah
memiliki pemimpin yang bisa memenuhi kriteria-kriteria yang telah
disebutkan tadi, walaupun tak semua, setidaknya sebagian besar kriteria
itu dapat terpenuhi. Karena itu bisa disebut ideal. Ideal dalam arti
seorang pemimpin memiliki kapabilitas dan jiwa serta sifat-sifat
kepemimpinan, serta sesuai dengan yang didambakan masyarakatnya.
Walau sebenarnya tidak ada manusia sempurna di dunia ini, akan tetapi
setidaknya mendekati sempurna bukanlah hal yang tak mungkin.
D. PENUTUP
Yang dapat penulis simpulkan dari uraian format kepemimpinan di atas
adalah bahwa pemimpin ideal tidak harus berjenis kelamin tertentu
melainkan harus memiliki hati yang bersih, kecerdasan akal, keberanian
mental, mampu membawa integrasi pada warga negaranya, tangguh dan juga
tegas serta mampu mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya.
Oleh karenanya, tak sembarang orang bisa memenuhi kriteria-kriteria
itu karena tak ada seorangpun yang sempurna di dunia ini kecuali
junjungan kita Nabi Muhammad saw. Yang tak hanya elok bagian luarnya,
melainkan juga jiwa dan hatinya.(*)
